Ini Catatan Bupati Kutim Untuk TPID Kaltim Agar Tak Terjadi Inflasi

SAMARINDA,deltamahakam-Saat Ramadan dan peryaan hari-hari besar, sering didapati permintaan kebutuhan pasokan meningkat, hal tersebut menjadi salah satu pemicu terhadap potensi inflasi yang ada di daerah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah dan juga Bank Indonesia serta kepolisian dan jajaran Satgas pangan yang selama ini telah berkoordinasi dengan baik.

“Memberikan kontribusi untuk pengendalian inflasi di daerah masing-masing,” kata Sekretaris Provinsi Kaltim Sri Wahyuni saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltim, di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, di Samarinda, Selasa (19/4/2022).

Dihadapan seluruh undangan yang hadir, Sri Wahyuni juga menyampaikan penegasan Presiden RI terkait pengendalian inflasi dalam rapat koordinasi nasional tahun lalu. Pertama, pemerintah daerah, kepala daerah dan jajaran diminta untuk menjaga ketersediaan harga. Terutama barang kebutuhan pokok dengan mengatasi kendala produksi dan kontribusi yang ada di daerah. Laporan terkait dengan harga kebutuhan barang pangan dilaporkan setiap hari kepada Kementerian Dalam Negeri. Selain laporan dari tim yang ada di provinsi tentu juga mendapat dukungan data dari kabupaten kota.

Kepala daerah melanjutkan upaya dimaksud, tidak hanya fokus pada stabilitas harga tetapi juga proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin dalam. Yaitu mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan serta memperkuat sektor UMKM agar naik kelas.

“Yaitu tentang bagaimana agar UMKM kita bisa bertahan dan naik kelas dan yang baru-baru ini arahan dari bapak Presiden adalah bagaimana pelaku UMKM bisa secara mandiri atau hadir secara online (di pasar daring),” sebutnya.

Tentukan UMKM ini diharapkan akan semakin memperluas penggunaan produk dalam negeri, di samping juga untuk memperkuat daya tahan ekonomi di masing-masing daerah. Ke depan akan dinsukung Tim Penanganan Produk Dalam Negeri (TP2DN). Mengutamakan produk dalam negerk untuk belanja daerah hingga 40 persen. Penggunaan e-katalog untuk melakukan eksekusi anggaran sekaligus juga memperkuat masing-masing daerah.

“Sama-sama kita membangun komitmen mencari tahu bagaimana kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM untuk bisa hadir di e-katalog nasional mauoun toko online,” ujarnya.

Dijelaskan, beberapa daerah bahkan sudah menghasilkan pendapatan sebagai bagian dari e-katalog lokal. Khususnya pemerintah yang bisa menggunakan produk dalam daerahnya secara optimal. Dengan meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian, sehingga memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Hal itu akan meninggalkan petani. Dukungan lain harus diperkuat dengan adanya kantor pemasaran yang diperluas. Dengan pemanfaatan teknologi, termasuk penyaluran kredit usaha rakyat pertanian. Dioptimalkan dengan mempercepat distributor dan mempermudah penyalurannya. Termasuk menyesuaikan dengan karakteristik. Didukung pula dengan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha pertanian.

Pertemuan ini turut dihadiri Bupati Kutai Timur (Kutim) H Ardiansyah Sulaiman. Di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, di Samarinda, Ardiansyah hadir bersama kepala daerah serta perwakilan Kabupaten/ Kota se-Kaltim. Termasuk unsur Forkopimda tingkat Kaltim. Dari Kutim turut mendapingi Bupati, Kadisperindag Zaini, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Awang Amir Yusuf, Kabag Protokol Komunikasi Pimpinan Basuki Isnawan serta dari Bagian Ekonomi Setkab Kutim.

Saat berdialog, Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman menyampaikan beberapa hal sebagai catatan agar tidak terjadi inflasi di Kaltim. Antara lain jalur distribusi mestilah diperbaiki dan ditingkatkan. Sebab apabila tersendat, maka biaya distribusi barang juga ikut membengkak. Kemudian ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Apabila langka, tentunya menjadi kendala tersendiri. Menyebabkan lambatnya waktu distribusi, karena kendaraan mesti mengantre BBM cukup panjang.

“Jalur transportasi (darat) nya yang mungkin nanti akan menghambat. Barangkali kalau bapak ibu datang ke Sangatta (dulu) bisa 3,5 jam. Tapi sekarang bisa 6 sampai 7 jam baru sampai. Nah (masalah) ini bisa mempengaruhi kelancaran pasokan. Kedua bisa mempengaruhi harga di tingkat massa. Belum lagi masuk ke (wilayah) pedalaman-pedalaman,” sebut Ardiansyah.

Selain itu hal lain yang perlu dipikirkan adalah arahan Presiden RI terkait larangan alat melewati jalan nasional mulai H-10 Idul Fitri. Instruksi ini tentunya juga memperlambat pengerjaan jalan nasional di wilayah Kaltim. Akhirnya jalur distribusi juga belum dimaksimalkan karena alat berat untuk pembangunan jalan dilarang melintas. Namun khusus hal tersebut, Ardiansyah menyarankan agar Pemprov Kaltim bisa berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim guna mengatasi hal tersebut. Selanjutnya sebagai bentuk upaya Pemkab Kutim untuk menjaga tak terjadi inflasi, Bupati sudah mengeluarkan edaran agar seluruh pegawai membeli dan mengonsumsi beras lokal.

“Alhamdulillah kita sudah menggunakan (beras lokal) itu sejak tahun yang lalu. Kemudian dibantu oleh koperasi, TP PKK juga BUMDes yang mengelola beras petani itu. Untuk dipasok di beberapa tempat,” tambahnya.

Berikutnya lagi, Ardiansyah mendorong peningkatkan produksi daging ayam kampung lokal. Diharapkan hal tersebut dapat menjadi indikator untuk ketersediaan daging ayam ayam kampung. Kemudian Pemkab Kutim juga tengah mendorong percepatan operasional Kawasan Khusus (KEK) dan Pelabuhan Internasional di Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Tujuannya jelas demi pengembangan hilirisasi produk dari turunan hasil perkebunan kelapa sawit.

TPID Kaltim membenarkan bahwa kondisi ketersediaan pangan dan bahan pokok di Kutim memang aman dan tersedia. Hal tersebut bukan omongan belaka, melainkan berdasarkan hasil pantauan di lapangan oleh tim dimaksud. (kopi3)