Diskominfo Gelar Rapat Koordinasi secara Bertahap Terkait Penerapan TTE
SANGATTA,deltamahakam.co.id-Dalam rangka menindaklanjuti penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), maka Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo dan Perstik Kutim) selaku koordinator akan melaksanakan penerapan TTE.
Untuk pemantapan pelaksanaannya, Diskominfo dan Perstik Kutim menggelar rapat koordinasi dengan OPD secara bertahap. Selasa (14/6/2022) bertempat di Kantor Diskominfo Perstik Kutim, Kepala Dinas Diskominfo dan Perstik Kutim, Ery Mulyadi memimpin rapat terkait pemantapan penerapan TTE dengan tiga OPD, yakni Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).
“Kita rapat dengan beberapa OPD terkait secara bertahap, untuk membahas penerapan TTE. implementasi TTE ini sebagai salah satu indicator Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, khususnya disektor perizinan,” jelas Ery, ditemui usai rapat tersebut.
Lebih lanjut Ery menjelaskan, Diskominfo Perstik sebelumnya telah melakukan penandatangan perjanjian kerjasama (PKS) tentang penerapan tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) yang merupakan unit pelaksana teknis di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di awal tahun 2022.
“Jadi TTE ini, secara regulasi memang sah diatur dalam UUN elektronik. Penerapan TTE ini merupakan kemudahan pelayanan oleh pemerintah. Untuk menjawab persoalan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya terkait perizinan. Misalnya saja, perizinan terhambat karena Kepala Dinas terkait sedang berada di luar daerah sehingga tidak dapat menandatangani,” tutur Ery.
Dengan adanya implementasi TTE ini sambung Ery, tidak ada alasan lagi, sepanjang masyarakat yang mengurus izin itu sudah lengkap semua.
“Jadi dimana pun bisa dilakukan penandatangan elektronik. Ini salah satu terobosan dalam peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat,” tutup Ery.(adv/Desi/dm1)
