Bupati Kutim Respons Kritik Dewan Atas Ketidakhadiran Kadis PU Dalam Rapat
Bupati menyebutkan itu merespons aduan wakil rakyat Kutim, Faizal Rachman. Di mana Faizal meminta Ardiansyag Sulaiman agar mangatensi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU), Muhir, untuk hadir dalam rapat bersama dewan.
SANGATTA,deltamahakam.co.id-Orang nomor satu Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, mengatakan pihaknya telah meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan koordinasi Pansus Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim tahun anggaran (TA) 2023 untuk membuat jadwal.
Bupati menyebutkan itu merespons aduan wakil rakyat Kutim, Faizal Rachman. Di mana Faizal meminta Ardiansyag Sulaiman agar mangatensi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU), Muhir, untuk hadir dalam rapat bersama dewan.
“Nanti jadwal itu disampaikan kepada saya, biar nanti saya perintahkan mereka (Kepala OPD) untuk standby, kalau mereka memang dibutuhkan,” ucap Bupati Ardiansyah Sulaiman, Senin (24/6/2024).
“Karena ini masalah pertanggungjawaban pengelolaan APBD, bukan pertanggungjawaban pembangunan dan sebagainya,” sambungnya.
Bupati menyatakan dalam pengelola keuangan, tentu ada pendapatan, realisasi dan teknis pengelolaan. Sehingga butuh penjadwalan berkoordinasi dengan Pansus agar tidak saling kejar-kejaran antara dewan dan OPD.
“Ini yang ingin saya singkronisasikan, sehingga saya minta di BPKAD buatkan jadwal dengan koordinasi pihak pansus, supaya dinas yang dibutuhkan tahu dan bisa ketemu,” tukasnya.
Terkait kritik legislator, Bupati menerangkan tidak mesti Kadis yang hadir dalam rapat tersebut. Sebab ada aspek teknis yang spesifik yang hanya diketahui bidang tertentu. “Makanya saya minta dijadwalkan.”
“Tidak mesti sebenarnya Kadisnya yang harus hadir, tapi kalau memang dibutuhkan yah bisa kita hadirkan, dan tetap didampingi oleh bidang teknis,” pungkas Bupati. (ADV)
