Bupati Kutim Pimpin Rakor dengan Forkopimda dan Forkopimcam hadapi Pemilu 2024

SANGATTA,deltamahakam.co.id- Menghadapi perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu), Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) se-Kutkm yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Senin (20/11/2023).

Dalam arahannya, Bupati Ardiansyah menyampaikan, betapa pentingnya memperhatikan tahapan-tahapan Pemilu 2024. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang terus menjaga kondusifitas hingga saat in, terutama jelang Pemilu serentak 2024 mendatang.

“Hal itu guna mewujudkan pemilu langsung, umum bebas dan rahasia, serta jujur dan adil,” katanya.

Untuk itu, kata Ardiansyah, perlu upaya dan kerja keras semua pihak meminimalisir persoalan yang bakal terjadi. “Dalam setiap tahapan pemilu tidak bisa dipungkiri akan ada persoalan. Untuk itu perlu upaya dan kerja keras semua pihak meminimalisir persoalan yang bakal terjadi,” ungkap Ardiansyah.

Dia juga mengajak seluruh peserta dan penyelenggara pemilu, harus memahami dengan baik segala aturan atau regulasi pemilu. “Mari bangun komunikasi dan koordinasi dengan baik, pahami tugas kita masing-masing. Jangan sampai pesta demokrasi ini tercederai,” ajaknya.

Sementara itu Kapolres Kutai Timur AKBP Ronni Bonnic mengingatkan seluruh jajarannya untuk bekerja secara profesional. Pihaknya akan memetakan segala potensi kerawanan yang akan timbul menjelang saat pelaksanaan dan setelah penyelenggaran pemilu.

“Polres Kutim akan bekerja sama, bersinergi dengan TNI serta penyelenggara Pemilu dalam mengantisipasi setiap potensi kerawanan, setiap tahapan pemilu,” katanya.

“Ada beberapa tantangan dan kendala yang harus diperhatikan, antara lain wilayah yang sangat luas. Ini terkait distribusi logistik Pemilu, klasifikasi wilayah rawan dan kurang rawan, juga eks narapida teroris (napiter). Hal ini harus menjadi perhatian dan kewaspadaan kita semua,” tegas Bonnic.

Bonnic menjelaskan, selain luas wilayah, pada pemilu 2024 ini ada 1185 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Dari jumlah tersebut terdapat 5 TPS khusus. Tentunya 5 TPS ini perlu perhatian khusus,” sebutnya.

“Sejak dini petakan potensi konflik yang kemungkinan bisa terjadi,” ujarnya menambahkan.

Bonic menyebutkan potensi konflik juga bisa terjadi saat kampanye. Diantaranya berita hoaks di medsos, black campaign, isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Arak -arakan, benturan saat konvoi, penghilangan atau perusakan alat peraga kampanye.

“Semua ini sudah harus diantisipasi dengan baik. Melalui koordinasi dengan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) serta kontestan. Upaya dimaksud harus terus dimasifkan jelang kampanye 28 November 2023 mendatang,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kutim M Basuni menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu, dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu serentak ini.

“Kami (Kesbangpol) sudah mengantisipasi kekurangan atau kendala yang bisa terjadi berdasarkan Pemilu 2019 lalu. Terutama gudang logistik Pemilu sudah disiapkan di Graha Expo, dana premi BPJS Ketenagakerjaan petugas KPPS dan Satlinmas sebagai jaminan kesehatan atas beban kerja yang besar.” ujar Basuni.

Lokasi distribusi logistik terutama di wilayah Tanjung Mangkalihat Kecamatan Sandaran serta pembagian zona kampanye masing-masing kontestan pemilu serentak ini harus diatur sebaik baiknya.

“Jangan sampai waktu dan tempat kampanye terjadi tumpang tindih. Ini sangat riskan menghasilkan konflik. Jadi harus diatur sedemikian rupa,” pungkasnya. (adv/dm5*).