Pelayanan Bersih Tanpa Suap Antar Kutim Raih Tribun Kaltim Award 2026, Bukti Reformasi Birokrasi Berjalan Nyata
deltamahakam, BALIKPAPAN – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat kembali menuai apresiasi.
Konsistensi menjalankan reformasi birokrasi mengantarkan Kutim meraih Tribun Kaltim Award 2026 pada kategori Komitmen Pelayanan Publik Terbaik Tanpa Suap.
Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam malam penganugerahan Tribun Kaltim Award 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel MaxOne Balikpapan, Jalan MT Haryono Nomor 2, Kelurahan Damai, Kota Balikpapan, Kamis (30/7/2026).
Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas keberhasilan Pemkab Kutim membangun sistem pelayanan publik yang mengedepankan integritas, transparansi, serta pemanfaatan teknologi digital.
Berbagai inovasi terus dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang mudah, cepat, dan bebas dari praktik pungutan liar.
Seluruh unit pelayanan kini menerapkan keterbukaan informasi mengenai biaya layanan, standar operasional prosedur (SOP), serta kepastian waktu penyelesaian.
Selain itu, optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital menjadi salah satu langkah strategis yang mampu memangkas proses tatap muka sehingga memperkecil peluang terjadinya penyimpangan.
Transformasi juga dilakukan pada sistem pembayaran seluruh retribusi dan pajak daerah melalui metode non-tunai, seperti QRIS, virtual account, hingga layanan perbankan elektronik..
Di internal pemerintahan, budaya antigratifikasi terus diperkuat melalui sosialisasi, edukasi berkelanjutan, serta penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN).
Langkah ini sejalan dengan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, yang turut tercermin dari meningkatnya nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penghargaan diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Timur, Ronny Bonar H. Siburian, yang hadir mewakili Bupati Kutai Timur, Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si.
Ronny menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berintegritas.
“Memang itulah komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya secara terbuka, transparan, dan berusaha semaksimal mungkin tidak ada pembiayaan,” ujarnya.
Menurut Ronny, pelayanan publik yang bersih harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar slogan.
Pemerintah daerah terus berupaya memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, serta bebas dari biaya di luar ketentuan yang berlaku.
“Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan memberikan sebuah kontribusi yang besar kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini,” katanya.
Ia menambahkan, transformasi digital menjadi salah satu fondasi utama dalam reformasi birokrasi di Kutai Timur. Digitalisasi dinilai mampu memangkas birokrasi yang berbelit, mempercepat proses administrasi, sekaligus memperkuat transparansi pelayanan.
“Kalau kita bicara transformasi digital memang itu salah satu cara memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang akan memberikan kemudahan dalam melakukan administrasi pemerintahan. Kami berharap masyarakat terbiasa memanfaatkan layanan digital sebesar-besarnya sehingga memberikan dampak yang positif,” tuturnya.
Melalui berbagai aplikasi layanan digital yang telah dikembangkan, masyarakat kini dapat mengakses berbagai layanan pemerintahan tanpa harus datang langsung ke kantor.
Inovasi tersebut diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
“Dengan memanfaatkan aplikasi atau digital yang telah diberikan oleh Kabupaten Kutai Timur, masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih efisien, lebih cepat, dan lebih transparan sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah,” pungkasnya.
Keberhasilan meraih Tribun Kaltim Award 2026 menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan Pemkab Kutai Timur tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga pada penguatan integritas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.(dm5)
