Terkait Sampah Berserakan, Jimmi Sebut 100 Persen Bakal Diselesaikan DLH
Disinggung soal mesin pres usulan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Jimmi mengatakan bahwa selama ini belum ada pembahasan terkait usulan tersebut.
SANGATTA,deltamahakam.co.id-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Kutai Timur Jimmi menegaskan salah satu masalah penting yang perlu diperhatikan adalah sampah. Karena, kata dia, sampah berdampak besar terhadap keasrian lingkungan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu membeberkan alasan mengapa sampah di beberapa tempat masih tampak terlihat di Kutai Timur. Menurut dia karena masih ada beberapa karyawan yang belum siaga di wilayah tersebut.
“Kalau pasca Lebaran itu memang kemungkinan sih ada beberapa karyawan yang masih pulang kampung, ya jadi belum balik mereka kan,” kata Jimmi saat ditemui usai menggelar reses di salah satu desa.
“Saya juga tanya kemarin ada beberapa orang yang terkendala dengan harga tiket kan masih terbatas,” tambah pria yang digadang-gadang akan menduduki kursi Ketua DPRD Kutim 2024-2029 itu.
Namun kata Jimmi, pihak Dinas Lingkungan Hidup nantinya bakal menuntaskan apa yang menjadi keluhan rakyat itu,dan diharapkan bisa mencapai 100 persen kata dia.
“Tapi dari pihak terkait itu dari dinas Lingkungan Hidup mengatakan 100 persen nanti, perkiraan minggu ini sudah lengkap semua anggotanya. Jadi masih terpengaruh dampak Lebaran,” tambahnya.
Disinggung soal mesin pres usulan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Jimmi mengatakan bahwa selama ini belum ada pembahasan terkait usulan tersebut.
“Kalau memang inisiasi dari pemerintah daerah itu mungkin belum disampaikan, nanti di pembahasan ini kita akan tahu kalau memang sudah ada penyampaian seperti itu,” ungkapnya.
“Selama ini kan pasca Lebaran ini belum ada rapat-rapat terkait dengan itu, ada sih kemarin LKPJ, tapi itu mungkin belum sampai pembahasan di sana, hanya terkait dengan apa yang sudah dikerjakan sebelumnya kan, kalau itu mungkin baru planning,” tambahnya.
Meski begitu, Jimmi hendak memperjelas waktu pelaksanaan pengadaan peralatan tersebut. Harapannya di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD perubahan, hal itu dapat diusulkan.
“Nah yang perlu kami tanyakan itu kira l-kira dilaksanakannya kapan, mudah-mudahan di APBD perubahan,” pinta Jimmi.
“Kalau memang ada informasi seperti itu bagus juga, karena itu cukup meredam produksi sampah dengan pengolahan cara yang lebih bermanfaat lagi,” pungkasnya. (*)
