Ketua DPRD Kutim Tindaklanjuti Aspirasi Warga, Bahas Akses hingga Pemanfaatan Air Bersama KPC
deltamahakam, SANGATTA – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, bersama sejumlah anggota DPRD Kutai Timur menindaklanjuti laporan dan aspirasi masyarakat dengan turun langsung meninjau sejumlah persoalan di lapangan.
Peninjauan tersebut mencakup kondisi bantaran sungai dan permukiman warga, kebutuhan air untuk pertanian, hingga kondisi Jembatan Lembak dan Jalan Poros Rantau Pulung.
Dalam kunjungan tersebut, Jimmi bersama anggota DPRD Kutim juga melakukan koordinasi dan pembahasan bersama pihak PT KPC untuk mencari solusi terhadap sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan penanganan dan kajian lebih lanjut.
Jimmi mengatakan, salah satu perhatian berada pada kondisi sungai di sekitar permukiman warga. Kondisi sungai yang berada di area tikungan dinilai perlu mendapat perhatian, terutama ketika debit air meningkat dan berpotensi memengaruhi kawasan permukiman di sekitarnya.
Selain itu, kebutuhan air untuk mendukung lahan pertanian masyarakat juga menjadi bagian dari pembahasan. Menurutnya, potensi pemanfaatan sumber air perlu dikaji agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek teknis dan keselamatan.
“Persoalan-persoalan yang memang urgent harus diselesaikan. Salah satunya terkait pemanfaatan air untuk pertanian, kemudian penanganan kondisi sungai, serta persoalan Jembatan Lemba dan Jalan Poros Rantau Pulung,” ujar Jimmi, Kamis (10/9/2026).
Terkait Jembatan Lembak, Jimmi menyebut berdasarkan informasi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), kondisi jembatan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang sehingga diperlukan pembangunan jembatan baru.
Karena itu, menurutnya, diperlukan langkah penanganan yang terukur agar akses masyarakat tetap dapat berjalan sembari menunggu solusi jangka panjang.
Dalam pembahasan bersama KPC, aspek keselamatan dan kelancaran akses juga menjadi perhatian. Pihak perusahaan akan melakukan risk assessment untuk mengidentifikasi potensi risiko pada jalur yang digunakan, termasuk menentukan langkah pengendalian agar aktivitas masyarakat dan operasional perusahaan dapat tetap berjalan.
Jimmi menegaskan, koordinasi antara pemerintah, DPRD, perusahaan, dan pihak terkait perlu terus dilakukan untuk memastikan setiap persoalan di lapangan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan langkah konkret.
“Kita ingin kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas. Karena itu, setiap persoalan perlu dilihat langsung, dikaji secara teknis, kemudian dicarikan solusi bersama,” pungkasnya.(dm5)
