Legislator Kutim Arfan Soroti Angka Stunting Minta Pelayanan Kesehatan Dimaksimalkan
Arfan ; Karena sejatinya, kita adalah pelayan masyarakat. Untuk itu, mari kita berikan pelayanan terbaik kepada mereka.
SANGATTA,deltamahakam.co.id-Angka stunting di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada tahun 2021 sebesar 27,5 persen. Pada 2022 mencapai 24,7 persen. Namun untuk 2023 turun signifikan hingga mencapai 17 persen.
Keberhasilan itu tak menjadikan Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan untuk tinggal diam. Ia hingga saat ini menyerukan penanganan dan pelayanan kesehatan agar dilakukan secara maksimal.
Kata dia, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim wajib turut gencar melakukan sosialisasi agar pelayanan itu tampak bagi masyarakat.
Lebih lanjut politisi NasDem itu menambahkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) mesti dikelola secara maksimal guna menekan angka stunting.
“Saya pikir, posyandu harus lebih dimaksimalkan. Sebab, posyandu merupakan garda terdepan pemberian asupan gizi kepada ibu hamil dan balita,” ucapnya.
Bahkan kata Arfan, dirinya telah menyampaikan agar pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) juga meningkatkan pelayanannya. Karena, menurutnya, hal tersebut langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat Kutim.
“Kami sudah mengkomunikasikan kepada direktur agar pelayanan diperbaiki. Sebab, ini berkaitan langsung dengan pelayanan RSUD kepada masyarakat Kutai Timur,” ungkap Arfan saat ditemui, Selasa (7/5/2024).
“Walaupun tidak diobati, tapi pelayanannya prima, perawat dan dokternya senyum itu sudah bisa membangkitkan semangat pasien. Tapi kalau mereka cemberut, tentu pasiennya merasa tidak baik,” samgungnya.
Arfan lebih jauh menyinggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Dikatakannya pemerintah kabupaten (Pemkab) telah mengeluarkan anggaran lumayan tinggi.
“Tinggal pelayanannya saja yang diperbaiki. Apalagi, Pemerintah Pusat sangat menaruh perhatian terhadap isu stunting ini. Untuk itu, kami harapkan posyandu ini harus lebih dimaksimalkan pelayanannya,” ucap Arfan.
Menurutnya, dengan anggaran yang dikeluarkan Pemkab untuk bidang kesehatan, maka jelas tak lagi ada alasan masyarakat tak hidup sehat.
“Dengan anggaran yang besar ini, tinggal kita bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.”
“Karena sejatinya, kita adalah pelayan masyarakat. Untuk itu, mari kita berikan pelayanan terbaik kepada mereka,” tutupnya.
Diketahui, di Indonesia sendiri pada pertengahan 2023 prevalensi stunting adalah 21,6 persen. Namun sesuai standar WHO, batas maksimal toleransi stunting 20 persen atau seperlima dari total jumlah anak balita yang sedang tumbuh. (ADV)
