DPRD Kutim

Nakes Ancam Mogok Kerja, Berikut Tanggapan Faizal Rachman

Sangatta – Lima organisasi profesi kesehatan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kutim, Kamis (07/06/2023).

Acara tersebut dipimpin oleh dr. Novel Tyti Paembonan, dengan didampingi Yan selaku Ketua Komisi D serta M. Amin, dan dihadiri beberapa anggota DPRD Kutim. 

Dalam rapat tersebut, kelima organisasi profesi tersebut menyatakan penolakan terhadap pembahasan rancangan UU kesehatan Omnibuslaw yang dilakukan di DPR RI. Jika pembahasan tetap dilanjutkan, kelima organisasi kesehatan itu sepakat untuk melakukan mogok kerja pada tanggal 14 Juni bulan ini.

Terkait hal tersebut, Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman, menyatakan bahwa undang-undang tersebut saat ini masih dalam proses pembahasan dan telah menimbulkan penolakan di beberapa daerah, termasuk Kutim.

“Kami rasa kepentingan dari beberapa organisasi profesi ini bisa didiskusikan. Kami berharap tidak ada pemogokan yang terjadi karena kesehatan adalah yang paling vital dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak bisa ditunda,” ucap Faizal Rachman.

Faizal menyatakan harapannya bahwa usulan yang diajukan oleh kelima organisasi profesi kesehatan dapat dipertimbangkan dan didengarkan oleh pembuat undang-undang.

“Mudah-mudahan usulan dari para organisasi profesi kesehatan ini dapat didengarkan oleh pembuat undang-undang, sehingga aksi mogok nasional ini tidak perlu lagi dilakukan,” tutupnya.

Dengan demikian, diharapkan bahwa tindakan mogok nasional tidak perlu lagi dilakukan sebagai bentuk protes atau tuntutan. Upaya dialog dan pemahaman antara pihak-pihak terkait diharapkan dapat menghasilkan solusi yang memadai untuk isu-isu yang dihadapi dalam sektor kesehatan.

Sebagai Informasi tambahan, kelima organisasi profesi kesehatan tersebut adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Indonesia (PPNI), serta Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Selain organisasi profesi kesehatan, juga hadir Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Bahrani Hasanal.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button