Serapan ABPD Kutim Rendah, Awas! Bisa Jadi Masalah Baru
"Dampaknya kalau terus-menerus setiap tahun Silpa besar, pemerintah daerah nanti yang dianggap tidak profesional dan tidak mampu mengelola anggaran," ujar Yan
SANGATTA,Deltamahakam.co.id-Progres pekerjaan fisik Pemkab Kutai Timur (Kutim) masih dipersoalkan oleh Dewan. Rendahnya serapan anggaran dinilai akan memunculkan masalah baru.
Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan menyatakan, persoalan bisa muncul manakala pengelolaan dan perencanaan keuangan Pemkab tidak dilakukan secara matang. Pasalnya Pemkab saat ini tidak lagi memiliki banyak waktu yang efektif untuk menyerap anggaran. “Ini harus menjadi perhatian,” ucap ia, kepada pers, Jumat (28/7/2023).
Politikus Partai Gerindra itu khawatir realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kutim tahun anggaran 2023 kembali mengalami sisa lebih penggunaan anggaran (Slipa), seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya. Menurutnya, APBD 2023 yang cukup besar, apabila dikerjakan diakhir tahun dipastikan bisa kembali menimbulkan Silpa, yang akan berdampak kepada pemerintah maupun kepada masyarakat Kutim.
“Dampaknya kalau terus-menerus setiap tahun Silpa besar, pemerintah daerah nanti yang dianggap tidak profesional dan tidak mampu mengelola anggaran,” ujar Yan
Diketahui, dalam laporan Pansus Pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD Kutim, terungkap nilai Silpa sebesar Rp. 1.579.066.464.940 triliun, maka Pansus merekomendasikan agar Silpa digunakan sebagai ketentuan perundang-undangan. Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 155.
Yan juga menanggapi alasan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kutim, yang menyatakan bahwa anggaran tahun 2023 belum terserap maksimal karena kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) kompoten. Ia menilai, alasan itu ada benarnya, namun kekurangan SDM yang dimaksud OPD tersebut bukan karena benar-benar tidak memiliki tenga kompoten. Melainkan hanya tidak standby mengurus proyek fisik, karena kebanyakan mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di luar daerah.
“SDM kita dibawa terus untuk Bimtek di luar kota, kalau bisa Bimtek itu distop dulu, harusnya kerja dulu. Motto pemerintah kan, kerja, kerja dan kerja, mereka tidak akan bisa bekerja kalau dibawa terus Bimtek,” ucap Yan yang juga Ketua Komisi D DPRD Kutim.
Yan berpendapat, penyebab lemahnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim 2023 terutama pekerjaan fisik dikarenakan lemahnya manajemen pemerintahan. “Harusnya, begitu bulan Januari, Februari, Maret sudah selesai semua administrasi dan bulan April pekerjaan sudah mulai dikerjakan. Ini sudah akhir bulan Juli, Multiyears belum ada sama sekali yang bergerak padahal dananya itu sangat besar,” ujarnya.(adv/dm5).
