DPRD Kutim Dorong Optimalisasi Pajak Daerah, Kurangi Ketergantungan pada Dana Pusat

SANGATTA, deltamahakam.co.id – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menegaskan bahwa potensi pajak daerah masih sangat besar dan perlu digarap lebih serius. Ia menilai, pemerintah daerah harus lebih jeli dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Kutim tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“Kalau kita mau teliti, potensi pajak di Kutim ini sangat banyak. Tinggal bagaimana ketelitian kita dalam menilai dan mengelolanya,” ujar Jimmi belum lama ini.

Menurutnya, sektor Sumber Daya Alam (SDA) selama ini masih menjadi tulang punggung PAD Kutim. Namun, ketergantungan terhadap sektor tersebut harus mulai dikurangi dengan memperkuat sektor-sektor lain seperti jasa, perdagangan, pariwisata, dan investasi lokal. “Kalau dikelola dengan baik, PAD kita bisa menutup sebagian dampak penurunan dana pusat,” tambahnya.

DPRD Kutim berkomitmen mendorong peningkatan PAD melalui berbagai langkah strategis, termasuk optimalisasi pajak daerah, retribusi, serta mendorong inovasi kebijakan yang mampu menciptakan sumber pendapatan baru. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif agar program peningkatan pendapatan dapat berjalan selaras.

Selain itu, Masih adanya potensi kebocoran pajak yang perlu diawasi dengan lebih ketat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam memastikan setiap rupiah pajak benar-benar masuk ke kas daerah untuk membiayai pembangunan. “Diperlukan sistem pengawasan yang kuat agar kebocoran PAD bisa ditekan,” tegasnya.

Bahwa peningkatan PAD bukan hanya persoalan angka, tetapi soal kemandirian fiskal daerah. Dengan PAD yang kuat, Kutim akan lebih leluasa dalam membiayai program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada kebijakan pusat. “Kalau PAD kita kokoh, otomatis ruang gerak pembangunan juga semakin luas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jimmi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis agar bekerja lebih inovatif dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah. Ia berharap muncul terobosan baru yang dapat memperluas basis pendapatan daerah secara berkelanjutan. “Harus ada semangat baru dalam menggali sumber pendapatan. Jangan hanya menunggu, tapi jemput potensi itu,” katanya.

DPRD Kutim, siap mengawal setiap kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pendapatan daerah. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPRD, Kutim dapat menjadi daerah yang mandiri secara ekonomi dan mampu berdiri kuat menghadapi tantangan fiskal di masa depan.(dm5)