Usai Rakor BKN, Mahyunadi Tekankan Pentingnya Percepatan Reformasi ASN di Kutim
JAKARTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menegaskan perlunya akselerasi reformasi kepegawaian di daerah setelah menghadiri Rapat Koordinasi Kepegawaian BKN di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Forum ini memberikan pandangan strategis bagi Mahyunadi untuk mendorong perubahan tata kelola ASN di Kutim agar selaras dengan agenda pemerintah pusat.
Rakor yang dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta perwakilan Komisi II DPR RI tersebut membahas isu fundamental pembangunan nasional, termasuk arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Mantan Ketua DPRD Kutim itu menyebut diskusi tersebut memberikan energi baru baginya sebagai Wakil Kepala Daerah.
“Penjabaran dari beberapa materi itu memang luar biasa dan merupakan motivasi bagi saya, Wakil Kepala Daerah, untuk membangun dan mensinergikan semua strategi pembangunan dengan pemerintah pusat yang ternyata banyak sekali peluang,” ujar Mahyunadi.
Dia juga menanggapi rencana Presiden melantik pejabat eselon II secara terpusat, yang memungkinkan mobilitas ASN ke seluruh Indonesia.
Meskipun mengakui hal itu dapat dipersepsikan sebagai pengurangan kewenangan daerah, Mahyunadi memandangnya sebagai bagian kemajuan tata kelola nasional.
“Harapannya kita mampu mengimplementasikan, mampu membawa ini ke daerah, kita implementasikan,” jelasnya.
Lebih jauh, Mahyunadi menyoroti masalah meritokrasi yang menjadi perhatian Kepala BKN. Setelah sembilan bulan menjabat, ia melihat sendiri masih adanya ASN yang bekerja lamban.
“Makanya saya berharap dengan BKPSDM, ke depan seleksi pejabat itu betul-betul mengedepankan profesionalisme dan kemampuan seseorang di tempatnya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, mengungkapkan hasil rakor memberi dampak langsung pada kebijakan kepegawaian di Kutim. Dua kementerian—Pertanian dan Sosial—akan melibatkan ASN daerah dalam program pusat, termasuk pengalihan penyuluh pertanian menjadi tenaga pusat pada 1 Januari 2026.
“Koperasi Merah Putih juga nanti akan mengambil ASN-ASN yang ada di daerah,” ujarnya.
Rakor dibuka oleh Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah yang menekankan pentingnya pengembangan kompetensi ASN, peningkatan kualitas layanan, dan adaptasi teknologi. Mahyunadi memastikan Kutim akan memperkuat kapasitas aparatur demi menjawab tuntutan masyarakat yang ingin pemerintah “berlari kencang.” (adv)
