Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya Soroti Percepatan Infrastruktur Strategis Daerah
SANGATTA, deltamahakam.co.id – Dalam Rapat Paripurna ke-22, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya menyampaikan pandangannya mengenai Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2023. Dr. Novel Tyty Paembonan, anggota DPRD Kutai Timur, yang mewakili fraksi ini, menyoroti kinerja anggaran yang belum optimal hingga triwulan III tahun 2023.
Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya mencatat bahwa hingga triwulan III tahun 2023, penyerapan anggaran baru mencapai 26,33% dari alokasi belanja APBD tahun tersebut. Mereka menganggap ini sebagai kinerja yang masih rendah dan memerlukan peningkatan.
Menurut Dr. Novel, perubahan APBD tahun 2023 perlu disesuaikan dengan kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA), pergantian anggaran, sisa anggaran tahun sebelumnya, atau keadaan darurat atau luar biasa. Fraksi ini mendorong agar perubahan tersebut mencakup Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2023.
Dalam proyeksi berdasarkan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2023, pendapatan daerah diperkirakan akan meningkat sebesar 79% dari proyeksi sebelumnya. Dr. Novel mengungkapkan bahwa pendapatan daerah diproyeksikan naik dari Rp. 5,945 triliun menjadi Rp. 7,491 triliun.
Sementara itu, belanja daerah juga mengalami kenaikan sebesar 65,18% dari proyeksi sebelumnya. Kenaikan ini akan digunakan untuk pembiayaan multi-years contract (MYC), khususnya dalam percepatan penyelesaian infrastruktur strategis daerah seperti jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan air bersih perkotaan, dan penanganan banjir. Belanja ini juga akan digunakan untuk pemenuhan kekurangan belanja TPP PNS, gaji TK2D, pembayaran gaji dan TPP PPPK, serta pemenuhan program prioritas atau SKPD prioritas.
Dr. Novel juga menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari pembiayaan Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund (FCPF-CF) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Fraksi ini juga berharap agar pemerintah dapat memaksimalkan pemanfaatan belanja dari sumber-sumber khusus seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan lainnya.
Di akhir pandangannya, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya memberikan beberapa catatan kepada pemerintah. Mereka mengharapkan manajemen pengelolaan yang lebih baik melalui optimalisasi program dan kegiatan untuk membangun infrastruktur dasar dan menciptakan lapangan kerja. Fraksi ini juga berharap agar data yang lebih terperinci disiapkan untuk mempercepat, mengoptimalkan, dan efektifkan program perubahan APBD. (Adv/dm18)
