DPRD Kutim Minta TK2D Digaji Sesuai UMK

SANGATTA,deltamahakam.co.id-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) mendukung rencana pemerintah daerah menaikan gaji tenaga kerja kontrak daerah (TK2D). Namun besaran gaji TK2D itu diminta naik 100 persen atau sesuai standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Anggota DPRD Kutim, Basti Sangga Langi menyatakan, rencana kenaikan gaji TK2D mencuat saat Pemkab hearing dengan sejumlah perwakilan TK2D.

“Pak Sekda berjanji untuk menaikan 50 persen gaji TK2D, saya bilang jagan 50 persen, kalau bisa 100 persen atau kalau bisa dan bagusnya sesuai UMK,” ujar ia kepada deltamahakam.co.id, Kamis (3/8/2023).

Diketahui, UMK Kutim tahun 2023 sebesar Rp3.356.109. Sedangkan Upah Minimum Provinsi sebesar Rp3.201.396 untuk tahun 2023.

Basti meyakini, jika penghasilan TK2D setara dengan UMK, maka mereka akan hidup lebih sejahtera. Sama dengan PNS dan PPPK yang lebih baik perekonomiannya lantaran mendapatkan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Sebab, selain gaji pokok, saat ini ASN baik di pusat maupun di daerah juga mendapatkan berbagai macam tunjangan yang nilainya cukup besar.

Legislator Partai Amanat Nasional itu mengemukakan, peran TK2D saat ini tidak kalah penting dengan ASN, yang masih sangat dibutuhkan. Apalagi mereka yang bertugas di tempat pelayanan vital yang penting, seperti guru dan tenaga kesehatan.

Sejauh ini, kata dia, peran tenaga guru dan perawat baik TK2D maupun masih honorer yang sangat penting dan berada di barisan terdepan tidak berbanding lurus dengan gaji yang diberikan pemerintah daerah kepada mereka.

Ia mengatakan, dengan APBD Kutim yang besar dan mengalami kenaikan setiap tahunnya, maka sayangnya persentase kenaikan gaji atau tunjangan TK2D lebih maksimal. “Kutim ini APBD-nya besar, banyak juga Silpa. Apalagi tahun 2024 nanti, APBD Kutim diproyeksi Rp8,1 triliun,” ucap Basti. (adv/dm5).