Tujuh Fraksi DPRD Terima LKPJ Bupati TA 2021, Dengan Catatan?
SANGATTA,deltamahakam-Tujuh Fraksi di DPRD Kutim menyampaikan pemandangan umum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2021, Rabu (6/4/2022). Pemandangan umum tersebut disampaikan dihadapan duet Bupati dan Wabup, H Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang (AS-KB) di ruang sidang utama DPRD Kutim. Secara umum seluruh fraksi menerima LKPJ tersebut, tetapi dengan beberapa catatan.
Fraksi Partai Demokrat melalui Yulianus Palangiran diberi kesempatan pertama menyampaikan pemandangan umum LKPJ Bupati 2021. Dia menyampaikan apresiasi atas pencapaian kinerja Pemkab Kutim terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berharap dapat menggali potensi-potensi lainnya yang masih belum dioptimalkan. Meski begitu Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan lebih diperhatikan terutama di wilayah pedesaan.
“Terkait capaian bidang pemerintahan yang sudah baik, harus mampu terdistribusi ke semua wilayah kecamatan di Kutim. Sehingga terwujud pemerataan pembangunan,” saran Yulianus.
Fraksi Demokrat menyarankan Pemkab Kutim segera menyusun mitigasi kebencanaan secara komprehensif sebagai evaluasi musibah banjir pada Maret 2022 lalu.
Pada kesempatan kedua, Fraksi PPP yang diwakili Hj Fitriani menyarankan ke Pemkab Kutim melakukan optimalisasi pengembangan literasi bagi generasi muda, pengelolaan sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyumbang PAD.
“Sehingga mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dalam struktur APBD,” jelasnya.
Selain itu Fraksi PPP juga mengusulkan ke Pemkab Kutim untuk menyusun manajemen kebencanaan. Agar Pemkab Kutim cepat dan sigap dalam menghadapi bencana alam. Terutama dalam evakuasi warga.
Selanjutnya Fraksi Partai Golkar melalui Adi Setianto mengingatkan Pemkab Kutim dalam menyusun LKPJ harus berdasarkan regulasi yang jelas. Sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintah yang didukung dengan pemutakhiran data akurat. Fraksi Golkar juga mengapresiasi kinerja Pemkab Kutim dalam menangani pandemi COVID-19. Bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi, Fraksi Golkar menyarankan Pemkab Kutim untuk memberikan stimulan dan insentif.
Di kesempatan keempat Piter Palinggi yang ditunjuk Fraksi Nasdem mengatakan hendaknya Pemkab Kutim mengalokasikan anggaran ke bidang kesehatan sebesar 10 persen dari APBD. Sesuai dengan amanah pasal 171 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu Fraksi Nasdem mengingatkan Pemkab Kutim untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,81 poin yang masih di bawah target RPJMD 2016-2021. Selain itu mengurangi disparitas pembangunan antar kecamatan yang masih lebar. Fraksi Nasdem memberi apresiasi yang tinggi terhadap penurunan angka kemiskinan.
Dari Fraksi PDI Perjuangan, Siang Geah mengapresiasi Pemkab Kutim dalam menyelesaikan LKPJ Bupati dengan rapi dan tepat waktu. Fraksi PDI-P juga mengapresiasi pencapaian Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tanpa migas dan batubara sebesar 7,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemkab Kutim untuk terlepas dari ketergantungan migas dan batu bara yang selama ini menjadi penyumbang terbesar PDRB Kutim.
Selanjutnya Fraksi Amanat Keadilan Berkarya melalui Yosef Udau mengatakan bahwa LKPJ Bupati 2021 harus ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menilai tolok ukur, capaian, indikator dan target kinerja.
“Serta evaluasi LKPJ secara komprehensif dengan menerapkan prinsip-prinsip penganggaran. Yakni transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektivitas anggaran,” katanya.
Sebagai penutup penyampaian pemandangan umum LKPJ Bupati 2021, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya yang diwakili Yan, mantan guru SD di Kecamatan Telen mengapresiasi kinerja Pemkab Kutim yang semakin membaik. Namun masih perlu ditingkatkan lagi. Kinerja ini ditunjukkan dengan pencapaian PAD sebesar Rp 262,89 miliar atau 166,05 persen, pendapatan transfer sebesar Rp 2,77 triliun atau 107,36 persen. Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp 3,11 triliun atau 110,49 persen. Pendapatan daerah yang disumbang sektor pertambangan sebesar 79,72 persen pada APBD. (kopi4/kopi3)
