Fraksi KIR Kutim: APBD 2024 Harus Fokus pada Penanggulangan Stunting, Sapras Pendidikan, dan Hak Guru
SANGATTA, deltamahakam.co.id – Fraksi Kesatuan Indonesia Raya (KIR) DPRD Kutai Timur (Kutim) memberikan catatan dan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (R-APBD) Kutim tahun anggaran 2024.
Meskipun menyetujui R-APBD Kutim tahun 2024 yang ditargetkan sebesar Rp 9,148 triliun, Fraksi KIR tetap meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan anggaran untuk penanggulangan stunting, sarana prasarana pendidikan, dan pemenuhan hak-hak guru.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan anggaran untuk penanggulangan stunting, sarana prasarana pendidikan, dan pemenuhan hak-hak guru,” kata Sekretaris Fraksi KIR Kutim, Sobirin Bagus, saat menyampaikan pandangan umum pihaknya pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kutim, Kamis (09/11/2023).
Sobirin Bagus mengatakan, stunting merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh Kutim. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kutim, prevalensi stunting di Kutim masih berada di angka 26,6%.
“Untuk itu, kami meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran untuk penanggulangan stunting,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi KIR juga meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran untuk sarana prasarana pendidikan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kutim.
“Kami juga meminta pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak guru, seperti tunjangan, gaji, dan fasilitas kerja,” kata Sobirin Bagus.
Fraksi KIR juga meminta pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Fraksi KIR juga meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan program dan kegiatan APBD.
“Pemerintah daerah juga perlu mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan APBD agar masyarakat dapat merasakan dampak positif dari pembangunan,” pungkasnya. (adv/m5**)
