Pemkab Kutai Timur Gelar Bimbingan Teknis Pelayanan Digitalisasi
SANGATTA,deltamahakam.co.id-Kadis Kominfo Staper Kutim Ronny Bonar Siburian Hamonangan transformasi digital pemerintahan bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi publik dan pelayanan berkualitas terhadap masyarakat. Hal itu dikatakannya dalam Bimtek Pengelolaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Aparatur Desa bekerja sama Lembaga Konsultan ALMAS, Rabu (3/7/2024).
Menurutnya, salah satu kunci keberhasilan dalam transformasi digital di pemerintahan adalah penyediaan infrastruktur teknologi. Dalam mendukung hal ini, Pemkab Kutim melalui Diskominfo menyediakan TIK berupa layanan internet yang menjadi bentuk keseriusan Pemda menjalankan program ini.
Pemkab Kutim menambah jumlah titik layanan yang pada awal tahun 2021 hanya 60 desa, kemudian mulai 2022 sampai sekarang titik layanan berada di 139 desa, 2 kelurahan dan 2 desa persiapan. Kemudian peningkatan bandwidth dinaikkan tiap tahun untuk menyesuaikan kebutuhan di kantor desa, mengingat jumlah aplikasi layanan semakin bertambah dan untuk mempercepat proses komunikasi data.
“Meski bandwidth ini selalu kita naikkan, kami harap agar penggunaan layanan internet ini tetap dilakukan secara efisien dan untuk mendukung hal-hal yang produktif,” katanya.
Di bidang peningkatan teknologi jaringan yang digunakan, pada 2021-2022 hanya pakai VSAT dan radio wireless saja, maka pada 2023 38 desa sudah menggunakan jaringan fiber optic sampai saat ini. Tak cukup menyediakan infrastruktur teknologi, tapi perlu peningkatan kapasitas SDM agar infrastruktur TIK yang disediakan terkelola dengan baik.
“Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan serta keterampilan aparatur desa dalam pengelolaan atau manajemen infrastruktur TIK yang berupa jaringan internet. Sehingga bandwidth yang dialokasikan di kantor desa dapat digunakan secara efisien dan efektif dan untuk meminimalisir terlambatnya layanan akibat hambatan teknis pada jaringan internet,” terangnya
Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pemanfaatan infrastruktur TIK mewujudkan layanan publik yang berkualitas juga jadi tang utama. Selanjutnya adalah mendorong pemanfaatan infrastruktur TIK dalam pengembangan potensi lokal daerah untuk meningkatkan kesejahteraan. (Adv)
