PKS Kawal Ketat APBD Kutim: Fokus Transparansi, Akuntabilitas, dan Pro-Rakyat
DELTAMAHAKAM.CO.ID, KUTAI TIMUR – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyoroti turunnya pendapatan daerah dalam rancangan APBD Perubahan 2025. Penurunan tajam terjadi pada transfer dari pusat dan pendapatan daerah, yang dinilai menjadi tantangan serius bagi keuangan daerah.
Fraksi PKS meminta pemerintah kabupaten memberikan penjelasan rinci terkait penyebab penurunan tersebut. Menurut Fraksi PKS, kondisi ini harus segera diantisipasi dengan strategi fiskal yang matang agar tidak berdampak pada pelayanan publik.
Meski begitu, Fraksi PKS tetap memberikan apresiasi atas meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target awal Rp358 miliar, realisasi naik menjadi Rp441 miliar atau bertambah sekitar Rp82,7 miliar. Kenaikan ini dianggap bukti potensi lokal mulai tergarap.
“Peningkatan PAD adalah indikator positif. Potensi ini harus terus dioptimalkan melalui tata kelola yang baik serta peningkatan layanan kepada masyarakat,” tegas Sayid Umar dari fraksi PKS, Jumat (26/09/25).
Namun, fraksi PKS menilai ketergantungan pada dana pusat harus dikurangi. Mereka mendorong Pemkab Kutim lebih agresif mencari sumber pendapatan alternatif dan menutup celah kebocoran penerimaan daerah.
Dari sisi belanja, Fraksi PKS mencatat adanya pemangkasan anggaran dari Rp11,13 triliun menjadi Rp9,99 triliun. Mereka mengingatkan agar pengurangan tersebut tidak memotong program penting seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, hingga pemberdayaan UMKM.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya penggunaan dana transfer khusus, dana bagi hasil, maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara tepat sasaran. Mereka berjanji mengawal ketat APBD agar tidak ada pemborosan maupun alokasi yang salah arah.
Pada sektor pembiayaan, Fraksi PKS mencatat adanya kenaikan penerimaan menjadi Rp113,99 miliar. PKS meminta penjelasan detail sumber penerimaan itu, terutama bila berasal dari sisa anggaran tahun sebelumnya, agar tidak menimbulkan beban fiskal di tahun mendatang.
Di penghujung pandangannya, Fraksi PKS menegaskan komitmen bersinergi dengan pemerintah daerah. “Kami akan mengawal APBD Perubahan 2025 agar benar-benar berpihak pada rakyat dengan fokus pada infrastruktur, layanan publik, dan penguatan ekonomi lokal,” tutupnya.
