Fraksi GAP DPRD Soroti Ketergantungan Tambang dan Lemahnya Serapan Anggaran APBD Perubahan 2025
DELTAMAHAKAM.CO.ID, KUTAI TIMUR – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memberi penghargaan atas ketepatan penyampaian Raperda P-APBD 2025 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab), fraksi GAP menilai rancangan tersebut masih menyisakan banyak persoalan mendasar yang perlu ditangani serius.
Salah satu catatan utama terletak pada sisi pendapatan daerah. Fraksi GAP menyoroti penurunan signifikan proyeksi pendapatan dari Rp1,2 triliun menjadi Rp999,895 miliar. Mereka menilai hal ini menunjukkan lemahnya strategi pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif, terutama pertambangan batu bara.
“Jika tidak ada langkah diversifikasi ekonomi, maka ketergantungan ini akan terus melemahkan fondasi keuangan daerah. Padahal potensi besar ada di pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif,” tegas Shabaruddin dari fraksi GAP, saat menyampaikan pandangan fraksi di ruang sidang utama Kantor DPRD Kutim, Jumat (26/09/2025).
Selain itu, belanja daerah juga mengalami penurunan hingga 10 persen. Fraksi GAP menilai penurunan ini berpotensi menghambat program penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. “Yang seharusnya dikurangi bukan belanja publik, melainkan pos-pos yang tidak langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu fraksi GAP juga menyoroti mandatori spending untuk pendidikan dan kesehatan dalam implementasinya. Fraksi GAP menilai selama ini alokasi anggaran hanya berhenti pada angka di atas kertas tanpa dampak nyata di lapangan.
Sorotan lain muncul dari lemahnya serapan anggaran. Hingga Agustus 2025, realisasi APBD baru mencapai 43,98 persen. Bagi fraksi GAP, kondisi ini menandakan rendahnya kinerja birokrasi dalam menjalankan program pembangunan. Mereka mendesak percepatan pencairan agar masyarakat, terutama di desa, pesisir, dan daerah pedalaman, dapat segera merasakan manfaatnya.
Fraksi GAP juga menyoroti penurunan signifikan dana transfer pusat dan menekankan perlunya strategi negosiasi serta upaya memperjuangkan dana bagi hasil yang lebih adil.
Menutup pandangannya, fraksi GAP menekankan bahwa P-APBD P2025 seharusnya menjadi instrumen keberpihakan pada rakyat, bukan sekadar penyesuaian angka. Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi disebut sebagai kunci agar anggaran benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kutai Timur.
“Kami akan terus mengawal jalannya APBD agar benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan hanya menjaga roda birokrasi. Kutai Timur membutuhkan pembangunan yang inklusif, adil, dan menyentuh semua lapisan masyarakat,” pungkasnya.
