BPS Kutim dan Pemkab Gelar Rakor – Matangkan Persiapan Regsosek Kesejahteraan Rakyat
SANGATTA,deltamahakam.co.id-Mematangkan rencana pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) tahun 2022 terkait kesejahteraan sosial masyarakat, Badan Pusat Statistik Kutai Timur (BPS Kutim) menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Rakor guna mendukung kegiatan bertema “Mencatat untuk Membangun Negeri” ini dihelat di Ruang Meranti, Kantor Bupati, Komplek Pusat Perkantoran Pemkab Kutim di Bukit Pelangi, Selasa (20/9/9).
Dari Pemkab hadir Bupati Kutim, selanjutnya perwakilan BPS Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sekretaris Kabupaten (Seskab) Rizali Hadi, Asiten Pemkesra Seskab Poniso Suryo Renggono, Camat se-Kutim, serta perwakilan seluruh OPD lingkup Pemkab.
Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman yang hadir untuk membuka rakor menjelaskan bahwa ia sangat setuju program satu data yang valid yang juga digaungkan oleh Presiden RI Joko Widodo dibeberapa kesempatan.
“Saya mendukung 1000 persen (program satu data penduduk), khususnya di Kutai Timur, sangat setuju. Karena nantinya akan membantu Pemkab dalam untuk membuat kebijakan kesejahteraan sosial,” tegas Ardiansyah dengan semangat menggebu.
Dalam penjelasannya, Ardiansyah mengatakan bahwa Kutim selalu disebut sebagai satu satu kabupaten yang memiliki kelompok masyarakat miskin ekstrem. Merasa data itu tak benar, Ardiansyah kerap mempertanyakan validitas data tersebut. Karena dirinya merasa tidak pernah memiliki data asli terkait hal itu secara otentik. Oleh sebab itu dirinya sangat mendukung dan menyambut baik terlaksananya sensus kesejahtaraan sosial yang segera dilaksanakan tersebut. Yakni sejak 15 Oktober hingga 15 November 2022 nanti.
Kepala BPS Kutim Ahmad Junaidi memaparkan, terlaksananya sensus kali ini merupakan Program Strategis Nasional (Protegnas) yang bertujuan membuat kebijakan tepat sasaran di tingkat Pemerintahan Nasional. Dengan target seluruh masyarakat dan 100 persen keluarga terdata.
“Nantinya data yang dihasilkan bukan hanya untuk perlindungan sosial, tetapi juga program yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu juga bisa sebagai untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan,” terangnya.
Junaidi mengatakan rapat yang mengundang seluruh OPD, Camat serta pejabat yang hadir tak lain untuk saling menguatkan koordinasi dan konsolidasi eksternal. Mendukung kegiatan pendataan awal yang terlaksana di Kutim nanti.
Kali ini BPS Kutim turut menghadirkan pembicara eksternal, yaitu Kepala Dinas Sosial Kutim (Dinsos), Kepala Dinas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik (Dikominfo Perstik). (kopi12/kopi3)
