DPRD Beserta Pemkab Komitmen Atasi Masalah Kebakaran di Kutai Timur

SANGATTA,deltamahakam.co.id-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur Jimmi menyebut salah satu ketakutan warga akhir-akhir ini adalah kebakaran. Pasalnya, kata dia, beberapa waktu terakhir kebakaran kerap terjadi di wilayahnya.

Dikemukakannya, meski armada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saat ini dapat dikatakan sudah lengkap, namun kendala lain adalah rute yang sulit untuk dilalui.

Hal itu dikatakan Jimmi saat menyinggung kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu, di mana pemadam kebakaran mengetahui peristiwa kebakaran dan segera menuju lokasi dengan peralatan lengkap.

Naasnya, si jago merah melalap bangunan tersebut lantaran akses ke sana sulit ditempuh oleh pihak pemadam kebakaran.

“Jadi memang kemarin juga armadanya sebenarnya sudah siap, armada untuk menanggulangi kebakaran. Hanya saja kendala yang mereka alami kan jalan untuk masuk ke lokasi titik kebakaran tersebut,” ucapnya kepada awak media.

Lebih lanjut Politisi Partai Kesejahteraan Rakyat (PKS) Kutai Timur itu mengungkapkan peralatan tersebut bersumber dari bantuan dana bagi hasil dan dana reboisasi (DBH DR). Ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap masalah ini.

“Itu kan kemarin beberapa tahun sebelumnya kan sudah ada bantuan dari DBHDR, dan itu armada sudah lengkap. Jadi pemerintah komitmen soal ini,” tandas Jimmi menerangkan.

Namun demikian, wakil rakyat itu menambahkan bahwa meski terbilang lengkap, masih saja ada peralatan yang mesti ditambahkan, mengingat kebakaran bisa terjadi di tengah-tengah hutan.

“Jadi masih ada peralatan yang kurang memadai untuk bagaimana bisa melaksanakan pemadaman di tengah-tengah hutan. Kan sulit kita ngaksesnya ke sana. Apalagi jika informasi lambat,” ucapnya.

Jimmi menambahkan, pihaknya beserta pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen bakal melakukan evaluasi menyangkut kekurangan tersebut.

Bahkan dikatakannya, jika tidak ada anggaran lain, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD berpotensi digunakan untuk melengkapi kekurangannya.

“Pastinya kita akan evaluasi lagi terkait dengan peralatan apa sih yang kurang. Memang berakhirnya DBHDR itu kan tahun 2024 ini kemarin, jadi sudah tidak ada lagi, kemungkinan APBD yang harus dipakai untuk mengembangkan,” pungkasnya. (*)