Penerapan Perda Bebas Rokok di Kutim Diminta Sejalan dengan Penyediaan Ruang Bagi Perokok
SANGATTA,deltamahakam.co.id – Anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Maswar menanggapi penerapan Perda bebas rokok. Aturan ini sebenarnya sudah lama ada di Kutim, hanya saja belum banyak yang tahu mengenai Perda ini.
Maswar menjelaskan Perda bebas rokok bukanlah aturan yang melarang orang untuk merokok. Namun, lebih kepada mengatur tempat orang untuk merokok.
“Dalam Perda itu juga mengatur, agar Pemerintah menyediakan tempat merokok. Jadi jangan diskriminasi juga kepada orang-orang yang merokok,” ungkap Maswar beberapa waktu lalu.
Dia memaparkan, dengan adanya Perda itu, jika ada kawasan bebas asap rokok, berarti pemerintah atau pengelola tempat itu harus juga menyediakan ruang khusus bagi perokok. Sebab, menurutnya Perda tersebut dibuat bukan untuk mendiskriminasi mereka yang merokok.
“Kalau ada Perda kawasan tanpa rokok, seharusnya ada ruang yang disediakan Pemerintah untuk tempat merokok. Itu yang perlu ditekankan, kalau ada Perda larangan kawasan merokok, pemerintah harus membuat tempat untuk merokok,” tegasnya.
“Kalau aturan itu mau ditegakkan, tapi tempatnya belum disiapkan, itu susah juga. Kalau sudah komplit, baru ditegaskan aturannya,” sambungnya.
Maswar memaparkan, sudah ada beberapa tempat di Kutai Timur menjadi kawasan bebas rokok. Namun, tempat-tempat itu belum menyediakan tempat khusus bagi perokok.
“Lokasi tertentu dilarang merokok di Kutai Timur banyak, seperti di kantor DPRD, Rumah Sakit, Sekolah. Rata-rata sudah ada plangnya,” ungkapnya.
“Tapi kembali lagi, bagaimana mau ditegakkan jika fasilitas tempat merokok tidak diadakan. Jangan diskriminasi, Perda ini dimunculkan tidak hanya mengatur bagaimana tempat yang dilarang untuk merokok, dalam Perda itu juga mengatur harus diadakan tempat khusus untuk merokok. Jadi kalau fasilitas belum dipenuhi, saya rasa itu tidak adil kalau pelanggar ditindak,” sambungnya.
Dia juga menjelaskan, Perda ini sudah lama disahkan. Hanya saja, masih banyak masyarakat yang belum tahu Perda ini. Menurut Maswar, hal ini dikarenakan sosialisasi terhadap Perda ini masih kurang.
“Perda dibuat, tapi sosialisasinya kurang. Tidak sama, rokok dibuat, iklannya kencang. Kita kalah kencang. Kalau memang mau diminimalisir, harusnya aturan harus ditegakkan. Jangan main-main, kalau dalam Perda itu mengatur denda, ya harus dilaksanakan. Ini untuk memberikan efek jera,” tandasnya. (adv)
