Fraksi Keadilan Berkarya Mendorong Perhatian Terhadap Fasilitas Pendidikan di Kutai Timur

SANGATTAKU, deltamahakam.co.id – Dalam Rapat Paripurna ke-22, Fraksi Keadilan Berkarya mengemukakan pandangannya mengenai Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2023. Fraksi ini menyoroti masalah penyerapan anggaran yang minim pada tahun 2023, yang berakibat banyaknya program yang terhambat dan tidak bisa diimplementasikan sesuai jadwal.

Basti Sanggalani, juru bicara dari Fraksi Keadilan Berkarya, menyampaikan bahwa penyerapan anggaran pada triwulan II seharusnya mencapai 50%. Namun, hingga triwulan III dan IV, penyerapan anggaran masih belum optimal. Fraksi ini mengingatkan akan pentingnya memaksimalkan penyerapan anggaran pada triwulan-triwulan berikutnya.

Fraksi Keadilan Berkarya juga mengacu pada pengalaman tahun 2022, di mana banyak kegiatan terkonsentrasi pada akhir tahun. Mereka menyoroti bahwa konsentrasi ini dapat menyebabkan dampak negatif seperti langkanya bahan material dan kenaikan harga karena peningkatan permintaan. Dampak tersebut juga berpengaruh pada harga satuan yang telah diatur oleh SKPD terkait, yang dapat menghambat pelaksanaan teknis di lapangan.

Selain itu, fraksi ini menekankan perlunya memprioritaskan program-program yang memiliki dampak langsung pada masyarakat, terutama dalam bidang infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Mereka mencatat bahwa masih banyak akses penghubung antar desa yang rusak dan penyelesaian pelabuhan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Basti Sanggalani juga menggarisbawahi pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu aspek yang ditekankan adalah pembangunan ruang kelas baru untuk SD hingga SMU. Hal ini merespon keterbatasan ruang belajar akibat peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur.

Fraksi Keadilan Berkarya juga menyuarakan perlunya pemberian beasiswa bagi siswa-siswi, termasuk mahasiswa. Mereka menganggap bahwa anak-anak dan pemuda adalah masa depan bangsa yang akan membawa perubahan dan kemajuan. Oleh karena itu, beasiswa dianggap sebagai upaya untuk mendukung pengembangan SDM yang berkualitas.

Akhirnya, Fraksi ini memberikan pesan khusus kepada pemerintah daerah agar memaksimalkan pelaksanaan anggaran dan kebijakan yang pro-rakyat, terutama dalam era digitalisasi saat ini. Mereka mendorong penggunaan sistem komputerisasi untuk menghindari kebocoran anggaran dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan. (adv/dm18)