Fraksi Demokrat DPRD Kutim Dorong Pemerintah Fokus pada Rencana Kerja yang Telah Disusun
Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengemukakan pandangan mereka terhadap Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2023 dalam Rapat Paripurna ke-22. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, dan Wakil Ketua II Arfan.
Melalui juru bicaranya, M. Amin, Fraksi Demokrat menyatakan komitmennya untuk fokus pada realisasi program-program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam anggaran perubahan tahun 2023. Mereka berpendapat bahwa pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat perlu diterapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
M. Amin mengapresiasi peningkatan pendapatan daerah sebesar 79,36% dari proyeksi sebelumnya. Namun, dia berharap peningkatan ini juga akan sejalan dengan peningkatan kinerja dari satuan kerja perangkat daerah.
“Dengan peningkatan anggaran tersebut, seharusnya masalah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti kekurangan belanja tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS, kekurangan gaji TK2D, dan pembayaran gaji dan TPP PPPK dapat diatasi,” ujar M. Amin.
Terkait belanja daerah, anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat ini menekankan pentingnya kejelasan dalam program yang saling berhubungan dan berkolaborasi antar organisasi perangkat daerah. Dia menyoroti bahwa sampai dengan triwulan ketiga, pemerintah baru berhasil menyerap 26,33% dari anggaran, menunjukkan ketidakmampuan dalam perencanaan dan realisasi program.
M. Amin juga menekankan bahwa pemerintah tidak hanya perlu fokus pada masalah-masalah kecil yang menjadi perbincangan masyarakat, tetapi juga harus tetap fokus pada pemenuhan dan realisasi semua rencana yang telah disusun.
“Kami mendorong agar penyerapan anggaran bisa lebih maksimal dengan percepatan realisasi program yang dinantikan oleh masyarakat, sambil tetap mempertahankan kualitas yang baik,” harapnya.
Pandangan Fraksi Demokrat ini mencerminkan keinginan untuk memastikan bahwa anggaran perubahan tahun 2023 benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat secara efisien dan efektif, dengan fokus pada kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan. (Adv/dm18)
