Perubahan APBD Kutim, Fraksi PPP Soroti Pentingnya Fokus pada Kebutuhan Dasar
SANGATTA, deltamahakam.co.id – Dalam Rapat Paripurna ke-22 mengenai rancangan perubahan kebijakan umum Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penjelasan Rinci Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023, Anggota DPRD Mohammad Son Hata mengemukakan pandangan Fraksi-Fraksi terkait dengan pentingnya mengarahkan perubahan anggaran menuju program-program yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Mohammad Son Hata, perubahan anggaran merupakan langkah untuk menyelaraskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan kondisi aktual daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 28 ayat (3), (4), dan (5) tentang Keuangan Negara, serta peraturan terkait seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 316 dan 317 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan perubahan APBD.
Pandangan tersebut disampaikan oleh politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini dalam rapat yang dihadiri oleh pimpinan sidang Ketua DPRD Kutim, Joni, dan undangan lainnya.
Mohammad Son Hata mengingatkan bahwa penyusunan kebijakan umum anggaran harus mengikuti perkembangan ekonomi, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, serta kebijakan pembiayaan daerah. Semua ini harus berada dalam konteks kondisi perekonomian dan inflasi di daerah.
Dalam konteks ini, Fraksi PPP berpendapat bahwa peningkatan pendapatan APBD tahun 2023 harus diimbangi dengan alokasi anggaran yang tepat. Hal ini untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang diutamakan adalah yang mendesak dan sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Masyarakat Kutai Timur patut bersyukur atas peningkatan total pendapatan APBD tahun 2023. Namun, semakin bertambahnya pendapatan daerah berarti semakin besar tanggung jawab dalam mengalokasikan anggaran dengan tepat. Oleh karena itu, kami menyarankan agar pemerintah sebagai pelaksana pembangunan memfokuskan pada pembangunan yang sangat mendesak dan sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat,” ungkapnya.
Fraksi PPP juga menekankan pentingnya prioritas pembangunan pada sektor vital seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih. Pemerintah diharapkan memperhatikan pemerataan pembangunan jaringan air bersih, tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga di wilayah pedalaman desa.
Dengan demikian, Fraksi PPP memberikan pandangan agar pemerintah memfokuskan perubahan anggaran pada program-program yang mendesak, serta mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun Kutai Timur yang lebih baik. (Adv/dm18)
