Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman Minta Data Stunting Divalidasi,
Bupati pun kembali menyampaikan data stunting itu diperjelas. Alasannya stunting pemerintah mengeluarkan banyak APBN. “Jangan sampai APBN ini dikeluarkan karena data yang tidak akurat. Terbukti kemarin, kepala BKKBN Kaltim mengatakan Kutim yang tertinggi 27%. Nggak lama pak Kadis nyampaikan ini data yang update pak, Kutim 17%.”
SANGATTA,deltamahakam.co.id-Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman ragu soal angka stunting di wilayahnya. Alasannya data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) sangat berbeda dengan data Dinkes Kutim. Dia juga menyampaikan sempat bertemu kepala BKKBN Kaltim dan menunjukkan data berbeda dengan Kutim.
“Persoalan saat ini yang masih menjadi perdebatan, yaitu data stunting. Sayakaget kemarin. Kepala BKKBN Kaltim mengatakan Kutim data stuntingnya tertinggi di Kaltim, 27%,” ucap Ardiansyah Sulaiman, Jumat (21/6/2024).
“Kepala Dinkes duduk di samping saya, dia bilang, pak itu nggak benar pak, ini datanya cuma 17%. Sekarang pertanyaannya, dari mana data itu bisa disebut sekian persen oleh pusat, sekian persen oleh daerah?,” tambahnya.
Bupati juga meminta mereka yang bertugas melakukan validasi data karena bisa berdampak pada pengambilan kebijakan. Jangan sampai kebijakan yang dilahirkan merogoh gocek, yang nyatanya sama sekali datanya belum jelas.
“Saudara-saudara penyuluh itu punya tugas. Jangan sampai data yang real-nya berbeda dengan data yang ada dalam aplikasi, karena kalau berbeda data, apalagi data itu besar, di APBN kita habis hanya untuk program yang enggak jelas. Saya sering ngomong begini karena stunting, kemiskina ekstrem, enggak sama datanya dengan ada yang kita miliki,” terangnya.
“Pertanyaannya, siapa yang punya data itu? Karena Dinkes punya data, Dinas Kependudukan juga punya data. Tapi Kementerian Sosial punya data lain lagi. Kementerian Sosial, Kementerian-kementerian yang terkait itu punya prajurit juga di lapangan. Kalau data miskin ekstrim prajuritnya ada PKH, pendamping Keluarga harapan. Ada juga prajurit dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial namanya TKSK,” sambungnya.
Bupati pun kembali menyampaikan data stunting itu diperjelas. Alasannya stunting pemerintah mengeluarkan banyak APBN. “Jangan sampai APBN ini dikeluarkan karena data yang tidak akurat. Terbukti kemarin, kepala BKKBN Kaltim mengatakan Kutim yang tertinggi 27%. Nggak lama pak Kadis nyampaikan ini data yang update pak, Kutim 17%.”
“Namun saudara sekalian, saya mengajak kepada kita semua untuk tidak melihat presentasenya itu. Apakah 27? Apakah 17? Apakah tinggi atau rendah? Tapi kata kuncinya adalah mari kita sekarang menurunkan angka stunting,” pungkasnya. (Adv)
