Ketua DPRD Kutim Singgung WTP yang Diberikan BPK Untuk Kutim
Joni mengaku rekomendasi yang diberikan bakal dipantau dan dibahas pihaknya dalam pertemuan tujuh Fraksi DPRD Kutim setelah membentuk Pansus.
SANGATTA,deltamahakam.co.id -Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Joni, menanggapi penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh kepala daerah se-Kaltim.
Pihaknya kata Joni, akan melakukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas beberapa rekomendasi yang diserahkan Badan Pengawas Keuangan (BPK).
“Kemarin kita hadiri itu Alhamdulillah semua 10 darerah WTP semua. Cuman berbagai rekomendasi di situ harus ditindaklanjuti,” ungkap politisi PPP itu kepada awak media belum lama ini.
“Kemarin saran BPK juga agar DPRD awasi pemerintah apa yang direkomkan BPK itu mau direalisasikan. Waktunya 60 hari kerja. Makanya dalam waktu dekat ini kita mau bentuk Pansus menelusuri rekomendasi itu,” tambahnya menerangkan.
Joni mengaku rekomendasi yang diberikan bakal dipantau dan dibahas pihaknya dalam pertemuan tujuh Fraksi DPRD Kutim setelah membentuk Pansus.
Usai membentuk Pansus, kata Joni, seluruh pembahasan dan kesimpulan terkait rekomendasi akan diserahkan ke forum.
“Apa yang direkomendasikan, kita dari DPRD ini selalu memantau itu, sejauh mana tindak lanjutnya. Ini kan belum, kita baru mau bentuk Pansus ni. Kita akan libatkan seluruh fraksi. Isinya kan tebal sekali. Kita mau pelajari dulu. Kita belum sempat ulik semua,” terangnya.
“Intinya kita akan bentuk Pansus koordinasi sama pemerintah. Seluruhnya akan diserahkan ke Pansus semuanya nanti. Kalau saya sih baru buka sepintas,” tambah dia.
Politisi PPP itu menyebut jika Opini WTP diberikan kepada suatu daerah, itu menunjukkan ada kelayakan tata kelola keuangan entitas tersebut secara umum telah baik.
Karena, pemberian itu menunjukkan kewajaran informasi laporan keuangan. Namun menurut Joni tidak terlalu spesifik.
“Kalau sudah WTP kan rekomendasinya datar aja, nggak ada kesalahan, (jika pun ada) pasti masih bisa diperbaiki. Yang jelas biasanya kan ada kesalahan administrasi. Misalnya ada lebih bayar, ada kurang bayar,” ucapnya.
“Kalau misalnya kelebihan bayar ya tolong ditindak lanjuti hasil kerjanya seperti apa. Atau kurang bayar ya lanjutkan kerjaan itu. Gambarannya begitu. Tapi jelasnya nanti lah kita diskusikan,” sambunf Joni.
Joni juga memberi apresiasi atas hasil kerja pemerintah selama ini berupaya membangun segala bidang, baik menurunkan kemiskinan dan juga pembangunan infrastruktur dan penurunan angka stunting.
“Alhamdulillah kan Kutim ini dari banyak sektor terlihat kinerja pemerintah. Kemiskinan berkurang,” ungkap Joni.
Dari angka stunting misalnya, turun drastis. Nah itu semua kan salah satu indikator penilaian. Ini jelas menunjukkan kinerja pemerintah,” tutupnya. (ADV)
