Sangatta – Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan pandangan umum mereka pada Rapat Paripurna ke-18 mengenai Nota Penjelasan Pemerintah tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024.
Ketua DPRD Kutim, Joni, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar, memimpin rapat paripurna tersebut. Dalam rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang, di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Bukit Pelangi, pada Senin (17/07/2023).
Pada kesempatan tersebut, Hasna mewakili Fraksi Golkar, menyampaikan pandangan umumnya terkait Nota Pengantar Rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024.
Dalam penyampaian pandangan umum, Hasna menyampaikan bahwa dalam pembahasan KUA dan PPAS, fokus kebijakan harus diberikan pada pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat dan memberikan manfaat yang nyata.
Hasna mengutip Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Fraksi Golkar menyoroti struktur APBD Kutim yang masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, dengan jumlah mencapai Rp 7,893 triliun, dan kontribusi terbesar berasal dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA).
Oleh karena itu, Fraksi Golkar DPRD Kutim berpendapat bahwa pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat harus menjadi orientasi dan tujuan utama dalam pembangunan. Setiap rupiah yang dianggarkan dalam APBD oleh Pemkab Kutim harus sebanding dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutim.
Hasna menegaskan bahwa hal tersebut menjadi bekal utama untuk membangun Kutim ke depan yang lebih maju, dan Pemerintah Daerah harus memanfaatkan segala potensi untuk mencapai tujuan masyarakat Kutim.
“APBD Kutim adalah anggaran yang pro-rakyat, yang berarti harus sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu memperhatikan dan memahami keinginan masyarakat,” ucap Hasna. (dm18)
