Sangatta – Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman, mewakili Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangannya pada Rapat Paripurna ke-18 tentang penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Nota Penjelasan pemerintah mengenai Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024.
Ketua DPRD Kutim, Joni, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar, memimpin rapat paripurna tersebut. Turut hadir Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang, dalam rapat tersebut yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Bukit Pelangi, pada Senin (17/07/2023).
Faizal Rachman mengingatkan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga kepentingan masyarakat. Ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa kelalaian-kelalaian tersebut dapat memunculkan tagar “#GantiBupati2024”.
“Semoga hal ini tidak terjadi di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Kita hidup di daerah yang luar biasa, dengan APBD yang besar, tetapi seringkali masyarakat terlupakan. Ini merupakan Pekerjaan Rumah (PR) terbesar kita sebagai penyelenggara pemerintah daerah, yang harus kita perbaiki bersama,” ujar Faizal.
Pihaknya juga mencatat pencapaian luar biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan APBD Kutai Timur sebesar Rp5,9 triliun pada tahun 2023, yang ditingkatkan menjadi Rp8,1 triliun pada tahun 2024. Namun, ia menyoroti bahwa masyarakat Kutai Timur masih harus menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dokumen administrasi seperti KTP dan akte, dengan harus melakukan perjalanan jauh dan berhari-hari.
“Tidakkah kita merasa malu dengan APBD sebesar itu? Masih banyak desa di Kutai Timur yang gelap gulita dan belum menikmati penerangan dari PLN. Meskipun ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, bukankah pemerintah daerah harus berupaya menyelesaikan masalah ini? Selain itu, masih banyak desa di Kutai Timur yang belum memiliki akses air bersih,” tambahnya.
Faizal Rachman juga menyoroti kondisi jalan yang masih berlumpur meskipun terdapat alokasi anggaran untuk perbaikannya. Ia menyayangkan bahwa meskipun APBD 2023 mengalokasikan Rp1,3 triliun untuk perbaikan jalan, belum ada kemajuan yang signifikan hingga bulan Juli.
“Kami meminta agar perhatian lebih besar diberikan pada perbaikan infrastruktur yang telah ditetapkan dalam anggaran, terutama jalan-jalan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat,” ungkapnya.
Faizal Rachman juga menyinggung masalah pelayanan BPJS yang kurang baik bagi masyarakat di Rumah Sakit Pratama Sangkulirang. Ia menyatakan bahwa masyarakat dengan BPJS aktif masih harus membayar biaya pengobatan secara pribadi, yang seharusnya ditanggung oleh Pemkab Kutai Timur.
“Apakah kita tidak merasa malu? Kita harus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat Kutai Timur, yang telah memberikan kontribusi besar dalam APBD. Mereka tidak seharusnya menghadapi kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” tutupnya.(dm18)
