ADVERTORIALDPRD KutimPemkab Kutim

Bupati Tanggapi Pemandangan Fraksi Terkait Pertanggungjawaban APBD

SANGATTA,deltamahakam.co.id – Legislator Kutim lakukan Rapur ke-27 terkait Tanggapan Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Frasi di DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama, Senin (24/6/2024).

Rapur dipimpin langsung Ketua DPRD Joni didampingi Wakil Ketua Asti Mazar dan Arfan. Juga hadir Bupati Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Kasmidi Bulang, 21 Anggota legislatif, Forkopimda serta beberapa Kepala Perangkat Daerah dan undangan lainya.

Bupati dalam Rapur membacakan tanggapan pemerintah. Mengatakan bahwa Pemkab Kutim mengucapkan terima kasih atas apresiasi, masukan dan saran yang telah diberikan Fraksi Golongan Karya.

“Pemerintah berupaya melakukan optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah melalui sosialisasi, penagihan aktif dan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah,” ucapnya.

Selanjutnya pemerintah akan meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan fisik pada belanja modal gedung dan bangunan serta jalan, jaringan dan irigasi agar kualitas yang dihasilkan sesuai dengan standar dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menanggapi pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, Pemerintah daerah akan berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kutim akan konsisten dengan RPJMD dan memprioritaskan penyerapan anggaran yang lebih maksimal,cepat, tepat dan terpadu bagi pemanfaatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur melalui perencanaan strategis, sinergitas pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah dan pengendalian melakukan pengawasan serta pelaksanaan untuk mengawal program kegiatan.

Kemudian menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat, Pemerintah mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Fraksi Partai Demokrat atas capaian kinerja APBD Tahun 2023 yang telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan masyarakat Kabupaten Kutim.

“Selain itu, Pemkab Kutim terus berkomitmen dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini penguatan maupun peningkatan terhadap pelayanan dasar di seluruh bidang,” jelasnya.

Terkait pemandangan pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, pemerintah akan berupaya untuk menggali potensi pendapatan asli daerah dan melakukan realisasi penyerapan anggaran belanja secara optimal untuk mendukung perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya melalui pembangunan yang berkelanjutan.

Pemandangan umum Fraksi Partai Nasional Demokrat, terkait SILPA tahun anggaran 2023 sebesar Rp 1,77 triliun. Pemerintah akan berupaya untuk melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran belanja daerah agar bisa mengoptimalkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Termasuk berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yang mana pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan kemandirian suatu daerah.

Kemudian menanggapi pemandangan umum Fraksi Amanat Keadilan Berkarya, pemerintah daerah akan meningkatkan koordinasi antar unit organisasi di lingkungan Pemkab Kutim, agar terjalin sinergitas dalam pelaksanaan sehingga program realisasi penyerapan anggaran bisa maksimal.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan akses-akses pelayanan publik agar mudah dijangkau seluruh masyarakat serta mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Soal Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, Bupati mengucapkan apresiasi atas masukan dan saran yang di berikan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Bupati, Ketua DPRD dan Inspektorat Kabupaten Kutai Timur dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Termasuk Pendapatan Daerah lain-lain yang Sah sebesar Rp 568,85 milyar.

“Sedangkan koreksi dan reklasifikasi dari BPK RI sebesar Rp 548,22 milyar, sehingga terdapat selisih sebesar Rp20,63 (dua puluh koma enam puluh tiga) milyar yaitu adanya pendapatan hibah dari pemerintah pusat lainnya,” pungkasnya. (Adv)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button