Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman Hadiri Undangan BPK RI di Senayan

SANGATTA,deltamahakam.co.id — Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman didampingi Seskab Kutim Rizali Hadi dan Kepala BPKAD Kutim Ade Achmad Yulkafilah memenuhi undangan kegiatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Cendrawasih Room Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta Pusat, Senin (8/7).

Kegiatan tersebut merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023.

Agenda itu juga dihadiri Presiden RI Joko Widodo, Wapres RI KH Ma’ruf Amin, Ketua BPK RI Isma Yatun dan jajaran Menteri dari Kabinet Indonesia Maju.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengungkapkan pemerintah daerah maupun nasional mendapatkan penghargaan prestisius dari BPK RI.

“Kutim tentunya sudah menjalankan tata kelola keuangan yang baik dan memang wajib pemerintah daerah melaksanakannya jangan sampai terjadi kebocoran dan terjadi kesalahan,” kata dia.

Dia juga menjelaskan bahwa Presiden RI Joko Widodo meminta agar penghargaan yang didapatkan untum terus dipertahankan. “Meskipun itu bukan tujuan tapi ini kewajiban,” ungkapnya.

“Kita akan fokuskan dan memantapkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan memanfaatkan di lapangan. Oleh karena itu ini harus dimaksimalkan lagi dalam penataan keuangan karena BPK hanya memberikan rambu-rambu terkait dengan komponen di dalam hasil pemeriksaan,” kata Ardiansyah.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, Penghargaan opini penilaian dari laporan keuangan dari BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu memang yang tertinggi dalam laporan keuangan dan dengan WTP ini lah pemerintah harus mampu bekerja dengan baik.

Diketahui, belum lama ini Pemkab Kutim sendiri mendapatkan anugerah WTP tersebut dari BPK RI.

Dia juga begitu mengapreasiasi arahan Presiden RI Joko Widodo terkait warning (peringatan) itu soal terkait dengan pemanfaatan keuangan.

“Beliau warning jangan sampai ada kesalahan di dalam pelaksanaan laporan keuangan pemerintah dan jangan sampai keliru pada program yang sudah ada. Kutim sudah dua kali berturut-turut mendapatkan WTP Kutim dan ke depan kita pertahankan,” paparnya.

Sebelumnya dalam sambutannya, Ketua BPK RI Isma Yatun mengungkapkan bahwa BPK memegang peran yang sangat penting sebagai salah satu pilar utama dalam rantai akuntabilitas. BPK juga berperan besar dalam memastikan bahwa keuangan negara digunakan seefisien mungkin untuk kemakmuran rakyat.

“BPK hadir di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi sesuai konstitusi, menjadikannya garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel baik di tingkat pusat maupun daerah,” katanya.

Dia juga menekankan bahwa transformasi dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKJPP) sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), merupakan langkah yang sangat penting.

“Ini merupakan upaya strategis dalam mencapai sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi,” sebutnya

Isma Yatun juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada presiden beserta seluruh jajaran pemerintahan yang telah komit dan bekerja keras memperkuat fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir.

“Pondasi ini menjadi landasan yang kuat bagi pemerintahan berikutnya, didukung oleh sinergi dan dukungan yang terus-menerus,” urainya. (Adv)